OmnibusLaw dan Pancasila. Sejumlah pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja berada di Gedung Parkir Barang Bukti Ranmor di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10/2020). Mereka diamankan petugas Kepolisian karena diduga terlibat kericuhan saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA) I UMUM : Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin Denganmekanisme ini tercipta kesempatan untuk pemangku kepentingan untuk bisa meminta pertanggungjawaban jika ada hal-hal yang tidak sesuai konsensus yang telah dibicarakan. Dengan prinsip akuntabilitas ini, para pembuat kebijakan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi yang mewakili rakyat bertanggung jawab kepada masyarakat Pemerintahmemang telah memberikan dana Kompensasi BBM kepada masyarakat, namun usaha tersebut sangat lah tidak efektip untuk mengimbangi dampak dari Kenaikan harga - harga yang sangat melambung drastis. Sangatlah jelas terlihat bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan nilai - nilai Pancasila serta UUD. AtauPancasila merupakan suatu peraturan pemerintahan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, agar kasus karupsi tidak meraja lela kemana-mana. Perlu dengan cara menyadarkan setiap warga negara untuk kembali memperdalam butir-butir pancasila, yaitu melalui sosialisasi, diskusi terbatas, seminar, audiensi dengan masyarakat, maupun dengan Halitu disampaikan Cak Imin dalam parade dan apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/10). "Pancasila Sakti ini merupakan momentum sejarah perjalanan kita sebagai bangsa yang terus ingin istiqomah konsisten di dalam jalur ideologi dan perjuangan para founding fathers," kata Cak Imin dalam oROVL.

kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila